Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Monumen Perjuangan Desa Pedekik|| (10/11/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Monumen Perjuangan Desa Pedekik
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (10/11/2021), Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., mengikuti Upacara Peringatan Upacara Bendera dan Ziarah Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021. Acara ini dimulai pada pukul 07.30 WIB s/d Selesai, di Tugu Monumen Perjuangan Desa Pedekik kemudian dilanjutkan Ziarah Makam Pahlawan di TMP Kusuma Kesatria. Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan ialah Bupati Bengkalis. Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 ini dengan tema “Pahlawanku Inspirasiku” yang bermakna menggambarkan bahwa setiap insan masyarakat Indonesia sudah semestinya memiliki spirit dan nilai kepahlawanan, sehingga terdorong untuk berpartisipasi membangun negeri sesuai potensi dan profesi di bidang masing-masing.
Bupati Bengkalis Kasmarni saat membaca sambutan Mentri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani mengatakan, pertempuran 10 November 1945 disurabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh, dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan.
Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlwan tahun 2021 ini marilah kita jadikan nilai-nilaikepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang menjadi pahlawan dibidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
