Pengadilan Agama Bengkalis Sambut kedatangan Tim Asesor Eksternal APM Badilag Tahun 2021 || (10/11/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Sambut kedatangan Tim Asesor Eksternal APM Badilag Tahun 2021
Website || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (10/11/2021) Pengadilan Agama Bengkalis kedatangan Tim Asesor Eksternal APM Badilag Tahun 2021. Kedatangan Tim Asesor Eksternal APM Badilag Tahun 2021 dalam rangka melakukan observasi implementasi APM pada Pengadilan Agama Bengkalis, mulai dari tanggal 9 sampai dengan 15 November 2021, sebagaimana Surat Tugas Nomor W$-A/2925/KP.04.6/11/2021, tanggal 5 November 2021, dengan susunan :
- H. Lalu Muhammad Taufik, S.H.,M.H., Panitera PTA Pekanbaru sebagai Lead Asesor;
- H. Syafli Usman, S.H., Panitera pengganti PTA Pekanbaru sebagai Asesor Pendamping;
- Khaidir, S.H.I, Analis Kepegawaian PTA Pekanbaru sebagai Asesor Pendamping;
- Hendra Saputra, A.Md., Pengelolah BMN Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Pekanbaru sebagai Asesor Pendamping;
Kedatangan Tim Asessor disambut oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I., mewakili Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., diruang kerja Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Kedatangan Tim Asessor Badilag tersebut untuk Observasi Implementasi Asessment Surveilance APM ke Tiga pada Pengadilan Agama Bengkalis, dimana sebelumnya, 3 tahun berturut-turut, Pengadilan Agama Bengkalis meraih predikat “A” Excelent . Lead Asessor, H. Lalu Muhammad Taufik, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa Asessment ini untuk melakukan observasi dan wawancara serta melakukan penilaian terhadap penerapan APM di Pengadilan Agama Bengkalis selama tahun 2021.
Semoga Pengadilan Agama Bengkalis tetap bisa mempertahankan predikat A “Excelent” yang telah diraih, dengan cara senantiasa memberikan pelayanan yang prima sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
