Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Forum Group Discussion di Lembaga Adat Melayu Riau || (11/10/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Forum Group Discussion di Lembaga Adat Melayu Riau
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Kamis, (11/11/2021) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.H.I., dalam hal ini diwakilkan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Drs. H. Syafaruddin, M.H menghadiri undangan Forum Group Discussion yang di adakan Lembaga Adat Melayu Riau. Kegiatan ini dihadiri Bupati Bengkalis dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono dilaksanakan dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Bengkalis beserta tamu undangan lainya.
Acara ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono saat membuka secara langsung kegiatan Focus Group Discussion penulisan/ penyusunan buku adat sebatang tubuh masyarakat melayu Bengkalis Tahun 2021. beliau sangat memberikan apresiasi kepada 4 tokoh penulis buku ini yakni Datuk Reza Pahlevi, Datuk Amrizal, Datuk Muhammad Siddiq, Marzuli Al Bantani dan Syaukani Al Karim atas sumbangsih, ide serta gagasan yang dituliskan dalam buku ini.
Apresiasi yang kami berikan ini karena buku ini nantinya dapat menjadi referensi serta literasi sesungguhnya masyarakat melayu bengkalis, dalam berinteraksi, berkehidupan, dan berbudaya, guna mengangkat tuah, derajat, harkat, martabat dan marwah masyarakat melayu bengkalis.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
