Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan MTQ Kabupaten Bengkalis Ke- 46|| (14/11/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan MTQ Kabupaten Bengkalis Ke- 46
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Minggu,(14/11/2021). Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I, menghadiri Undangan Pembukaan MTQ ke- 46 Kabupaten Bengkalis yang diadakan di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan. Yang di hadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni S.O.S.,MMP dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Sentoso, MP dan dihadiri seluruh Forkopimda Kabupaten Bengkalis serta Pejabat Kabupaten Bengkalis dan tamu undangan lainnya.
Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Bengkalis dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis serta Forkopimda Kabupaten Bengkalis. Dalam sambutan Bupati Bengkalis pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bengkalis ini, mampu memberikan dampak positif dan semangat dalam menegakkan syiar Islam, dalam memperkokoh nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat. "MTQ bukan wahana untuk berlomba membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi jalan untuk mengedukasi umat agar semakin mencintai dan membumikan Al-Quran, meningkatkan kesadaran beragama yang lebih harmonis serta terbuka,"
Lebih lanjut Kepala Daerah Bengkalis mengatakan, Pemerintah Daerah akan terus konsisten dalam memberikan perhatian terhadap program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan pengalaman ajaran Agama Islam ditengah masyarakat. Karena pembangunan jasmani dan rohani masyarakat harus seimbang. Untuk itu Pemerintah telah menjadikan nilai agama kedalam prioritas pembangunan baik melalui program bantuan keuangan satu Milyar satu desa, pembinaan umat, satu desa satu penyuluh agama serta pembekalan keluarga sakinah melalui pengajian, satu ustadz satu desa," ucapnya.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
