Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Pembukaan Bimtek Administrasi Peradilan Berstandar Internasional secara Virtual || (08/12/2021)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Pembukaan Bimtek Administrasi Peradilan Berstandar Internasional secara Virtual
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu (08 Desember 2021) Bertempat di Ruang Media Center Lantai 2 Pengadilan Agama Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Azimul, S.H., dan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Drs. Syafaruddin, M.H., mengikuti Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Berstandar Internasional, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI secara virtual, berdasarkan Surat Nomor: 4129/DJA.3/HM.00/12/2021, tertanggal 07 Desember 2021, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua MS Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Mahkamah Syar’iyah, dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia secara virtual, di Ruang Media Center masing-masing Satuan Kerja. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 4059/HM.00/11/2021, tertanggal 30 November 2021, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan, dalam rangka peningkatan dan penyeragaman pemahaman tentang Administrasi Berstandar Internasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dimulai pada 08 Desember 2021 dan berakhir pada 10 Desember 2021. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
