Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pelantikan Karang Taruna dan Pelantikan Pengurus Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Pada Masa Bhakti 2021-2026 || (10/01/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pelantikan Karang Taruna dan Pelantikan Pengurus Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Pada Masa Bhakti 2021-2026
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (10/01/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri undangan Pelantikan Karang Taruna dan Pelantikan Pengurus Koordinator Kegiatan kesejahteraan Sosial Masa Bhakti 2021-2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai kerapatan Srimahkota Wisma Daerah. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Bengkalis Kasmarni, S.O.S.,MMP dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan pejabat kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Bengkalis menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada pengurus Karang Taruna Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026, dan pengurus K3S Kabupaten Bengkalis masa bhakti 2021-2026 yang baru saja dilantik. Semoga saudara-saudari mampu melaksanakan amanah ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban, sesuai tugas dan fungsi yang telah diberikan. Sehingga karang taruna maupun K3S, benar-benar dapat menjadi organisasi mitra kerja pemerintah, dalam pembangunan sosial di daerah ini,” ujarnya.
Bahwa, penting bagi saudara-saudari untuk terus meningkatkan potensi dan kompetensi, serta terus membangun koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan kami pemerintah daerah, melalui ide, gagasan, kreatifitas dan inovasinya. “Mari bersama-sama kita membangun daerah, melalui kerja dan karya nyata dalam membangun tatanan sosial pemuda maupun masyarakat yang berilmu dan berkarakter, sebagai salah satu ciri dari bangsa yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
