Pengadilan Agama Bengkalis Lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Bengkalis.|| (13/01/2022)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Bengkalis
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Kamis 13 Januari 2021 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., didampingi Wakil Ketua, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I., beserta rombongan dari Pengadilan Agama Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke kantor Disdukcapil Kabupaten Bengkalis. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil, H. Ismail dan para pejabat Dukcapil di ruang kerja Kadisdukcapil.
Dalam kunjungan kerja ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis menyampaikan maksud dan tujuan Pengadilan Agama Bengkalis melakukan kunjungan yaitu melakukan Penjajakan kerjasama terintegrasi terkait dengan perubahan status yang ada di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak berperkara bagi yang perkara cerainya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kemudian kerjasama tentang Isbat Terpadu di Kabupaten Bengkalis. Pertemuan ini sebagai tindaklanjut karena topik ini sebelumnya sudah dibahas bersama antara Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dengan Kadisdukcapil pada kegiatan beberapa waktu lalu dan pada Pelaksanaan Itsbat Nikah Berbiaya Murah di kabupaten Bengkalis.
KadisDukcapil menyambut baik rencana kerjasama tersebut karena memang akan sangat membantu masyarakat agar lebih cepat dalam proses perubahan status pada KK dan KTP pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis namun kemudahan tersebut harus tetap sesuai prosedur dan ketentuan administrasi yang berlaku. Dalam kunjugan kerja yang berlangsung satu jam tersebut diharapkan dengan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dapat memperkokoh penyusunan program dan kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkalis dan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
