Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Rakor Satgas Covid-19 Propinsi Riau Dengan Satgas Covid-19 Kabupaten / Sekabupaten Sepropinsi Riau || (18/01/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Rakor Satgas Covid-19 Propinsi Riau Dengan Satgas Covid-19 Kabupaten / Sekabupaten Sepropinsi Riau
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa, (18/01/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri undangan Rakor Satgas Covid-19 Propinsi Riau dengan Satgas Covid-19 Kabupaten / Sekabupaten Riau. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang diadakan melalui Video Conference. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Bengkalis Kasmarni, S.O.S.,MMP dan didampingi Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Sentoso. MP dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan pejabat kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainnya.
Rapat yang dipimpin Gubri tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Riau Brigjen (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution serta Forkopimda Provinsi Riau membahas vaksinasi untuk golongan Lanjut Usia (Lansia) dan juga vaksinasi anak usia 6-11 tahun serta antisipasi penularan varian baru Covid-19, yakni Omicron di Provinsi Riau. Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Walaupun tingkat vaksinasi sudah tinggi yakni 81 persen tapi jangan berhenti, mengingat vaksin ini pada prinsipnya menyelamatkan manusia, semangat vaksin ini adalah semangat kemanusiaan, untuk itu dibutuhkan kerja sama bukan sektoral.
Bupati Bengkalis Kasmarni dikesempatan itu juga menyambut baik terlaksananya rapat tersebut, melalui arahan dan instruksi dari Gubernur Riau tersebut Bupati Kasmarni akan bergerak cepat untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak umur 6-11 tahun. Untuk stok dosis vaksin covid-19 masih banyak dan kita siap untuk pelaksanaannya. Memang ada kendala untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak umur 6-11 tahun ini, karena harus didampingi orang tuanya, kita akan membuatkan sekenario pelaksanaannya sehingga tidak terjadi keramaian pada pelaksanaan vaksinasi tersebut.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
