Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Temu Ramah Dirjen Badilum || (20/01/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Temu Ramah Dirjen Badilum
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Kamis,(20/01/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri undangan Temu Ramah Dirjen Badilum yang diadakan di di Wisma Daerah Sri Mahkota Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.O.S.,MMP dan Wakil Bupati, H Bagus Sentoso, MP dan Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Ketua LAMR Kabupaten Bengkalis serta pejabat Kabupaten Bengkalis.
Kunjungan kerja dirjen Badilum merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka silaturrahmi di tanah kelahiran, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru H. Panusunan Harahap dan Ketua Pengadilan Negeri sebagian wilayah Pekanbaru. Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi beserta rombongan tersebut di sambut dengan jamuan makan malan dan penampilan tari Zapin Meskom Budaya Melayu Bengkalis. Bupati Bengkalis menyampaikan dalam sambutannya sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan selamat datang. Beliau berharap melalui Kunker tersebut terbangun komunikasi yang baik guna peningkatan sinergitas demi terciptanya Kabupaten Bengkalis Bermasa. Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat, karena mendapat penyambutan yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Yang tak kalah menarik, beliau juga menceritakan kekagumannya dengan potensi dan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, tak lupa memperkenalkan dan bercerita masa kecil di Kota Terubuk tercinta.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
