Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Menghadiri Peresmian Rumah Tahanan di Pengadilan Negeri Bengkalis || (21/01/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Menghadiri Peresmian Rumah Tahanan di Pengadilan Negeri Bengkalis
PA Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Jum’at,21 Januari 2022 Ketua pengadilan Agama Bengkalis Dr.Hasan Nul Hakim,S.H.I.,M.A Menghadiri Acara peresmian rumah Tahanan di Pengadilan Negeri Bengkalis yang langsung diresmikan oleh Plt. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr.Prim Haryadi,S.H.,M.H.
Ruang Tahanan Pengadilan Negeri, berbeda dengan ruang tahanan pada umumnya. Ruang tahanan Pengadilan Negeri merupakan ruang tunggu untuk disidang.Jadi diharapkan nantinya ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Terus tingkatkan inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Soni Nugraha menyampaikan Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga turut memberikan bantuan renovasi gedung Pengadilan Negeri Bengkalis.
“Kami warga Pengadilan Negeri Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Bengkalis, yang mana selain hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan Pengadilan Negeri. Pemkab Bengkalis ikut membantu Pengadilan Negeri dalam memberikan bantuan renovasi gedung”
Peresmian tersebut juga dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Panusunan Harahap, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Soni Nugraha, Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko, Kejari Bengkalis Rakhmat Budiman, serta sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
