Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Gebyar Sholawat Dan Doa Untuk Negeri || (31/01/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Gebyar Sholawat Dan Doa Untuk Negeri
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (31/01/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri Gebyar Sholawat Dan Doa Untuk Negeri yang dilaksanakan di rumah Dinas Ketua DPRD Kab Bengkalis, H Khairul Umum, LC,M.E.Sy. Dalam acara ini dihadiri Bupati Bengkalis dalam hal ini di wakilkan Sekda Kabupaten Bengkalis, H Bustamy HY dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis serta tamu undangan lainya.
Kegiatan yang ditaja Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut mengusung tema "Mari Perbanyak Sholawat Sebagai Ungkapan Cinta dan Memuliakan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, Sekda Kabupaten Bengkalis mengatakan melalui momentum sholawat ini, kita bisa mengevaluasi diri, sejauh mana kita sebagai umatnya mampu mencontoh keteladanan atau uswatun khasanah yang melekat pada diri Rasulullah, baik dalam aspek ibadah ritual maupun aspek ibadah sosial. sebagai salah satu kekuatan dalam menghadapi dinamika masyarakat, untuk bangkit, membina dan mereformasi sikap mental sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang dibawa para rasul.
Kemudian beliau melanjutkan Kita berkomitmen dan mendukung setiap kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini juga tercantum dalam misi kedua Pemerintah Kabupaten Bengkalis, penguatan nilai-nilai Agama telah menjadi prioritas pembangunan daerah kedepannya. Semoga dengan memperbanyak shalawat kita mampu terhindar dari pengaruh negatif, karena shalawat memiliki keutamaan, karena selain diberikan ganjaran pahala, juga dapat mengangkat derajat orang yang mengamalkannya, serta bisa menghapus dosa.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
