Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 || (28/03/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (28/03/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri undangan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Acara ini diadakan di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota dan dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.o.s.,MMP dan didampingi Sekda Kabupaten Bengkalis, H Bustami Hy dan Forkopimda serta pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Bengkalis, dan musrenbang ini mengambil tema besar yaitu "Meningkatkan perekonomian masyarakat, memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh tersedianya pelayanan dasar untuk kesejahteraan". sejalan dengan tema RKPD, pada tahun kedua priodesasi RPJMD pembangunan Kabupaten Bengkalis akan difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat melalui modernisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan didukung oleh tersedianya pelayanan dasar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan enam indikator.
Bupati Bengkalis menyampaikan , kondisi perekonomian dan sosial Kabupaten Bengkalis saat ini, telah mengalami capaian terbaik sejak 10 tahun terkahir. Hal ini dapat dinilai dari capaian indikator makro tahun 2021, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dan indeks gini ratio yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi kabupaten tahun 2021 telah tumbuh positif dengan Migas sebesar 0,51% dan tanpa Migas sebesar 4,7% dari sebelumnya -3,31% dengan Migas dan tanpa Migas -0,3% di tahun 2020.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
