Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Di Lingkungan Pejabat Kabupaten Bengkalis || (31/03/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Di Lingkungan Pejabat Kabupaten Bengkalis
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
kamis, (31/03/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., menghadiri undangan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dang Merdu Lantai 1V Kantor Bupati Bengkalis. Pelantikan ini dilakukan langsung Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.o.S.,MMP sebanyak 144 Pejabat Struktural di percayai menempati jabatan baru, dan 3 Jabatan Fungsional.
Bupati Bengkalis memberikan sambutannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan hari ini, sejatinya diletakkan atas dua tujuan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan yang kedua, bagian dari pola pembinaan karier pegawai, guna meningkatkan kinerja, dalam mempercepat tercapainya visi, misi serta program unggulan derah. Karena ukurannya adalah kinerja, maka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini, harus dimaknai dari sudut kepentingan pemerintah daerah, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan-kepentingan tertentu.
Jadilah pejabat yang amanah, peka terhadap situasi, selalu mengakomodir berbagai aspirasi, tanggap dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Terus tingkatkan kinerja, maksimalkan pekerjaan sesuai bidang tugas yang telah dipercayakan serta selalu munculkan ide- ide dan inovasi, untuk membangun Kabupaten Bengkalis Bermasa. Dengan sikap tegas, Bupati Wanita tersebut meminta kepada seluruh pejabat yang dimutasi. Pertama, tidak membawa aset ketempat kerja yang baru. Kedua, agar mempercepat pengusulan KPA dan USER ID guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
