Pengadilan Agama Bengkalis Menghadiri Pembinaan Mental Secara Virtual|| (20/04/2022)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Menghadiri Pembinaan Mental Secara Virtual
Rabu (20/04/2022) Bertempat di Aula lantai 2 Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Pembinaan Mental yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diselenggarakan secara Daring melalui Zoom Meeting. Pembinaan Mental ini di hadiri Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim dan didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I dan para Hakim beserta Pejabat struktural, fungsional serta PPNPN untuk menyaksikan Acara Pembinaan Mental ini.Kegiatan tersebut di ikuti Seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
Acara dimulai pukul 10.00 WIB, Dimulai dengan Pembacaan Ayat Suci Alqur’an oleh Abdul Hamid dan dilanjutkan kata sambutan Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. HARUN. S, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan acara inti yaitu penyampaian Pembinaan Mental oleh ustad Dr.H.Karim Ibrahim, MA . Kegiatan Pembinaan Mental ini dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta memotivasi para pegawai agar tetap semangat dalam pengabdiaan dan memiliki integritas dalam bekerja di bulan suci Ramadhan .
Kemudian Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri denga Doa. Semoga dengan Acara Pembinaan Mental ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya serta dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berintegritas dalam segala tindakan. Aamiin
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
