Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan TMMD Ke -133 Tahun 2022 || (11/05/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan TMMD Ke -133 Tahun 2022
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (11/05/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A., Menghadiri Pembukaan TMMD ke 133 yang diadakan oleh Kodim 0303 Bengkalis. Pembukaan kali ini di laksanakan di Gedung pertemuan Desa Muara Basung Kec Pinggir yang dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni. S.O.S.,MMP dan Komandan Resort Militer 031/Wira Bima, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalong, Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan Pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Bengkalis dalam penyampaian Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada TNI khususnya Dandim 0303 Bengkalis beserta jajaran, karena sudah menunjuk Desa Muara Basung serta Desa Semunai sebagai sasaran dan tuan rumah TMMD ke-113 tahun 2022 ini. Kami yakin dan percaya, melalui kegiatan TMMD ini akan terbangun semangat kebersamaan yang dapat semakin mendekatkan TNI dengan rakyat, mengingat program TMMD merupakan bagian dari komitmen, sinergi dan integrasi TNI, dalam membangun bangsa, negara serta daerah.
Kemudian Dandim 0303/Bengkalis, Endik Yunia Hermanto dalam paparannya menyampaikan bahwa melalu TMMD Ke 113 dirinya berharap kepada warga masyarakat dan jajaran TNI bisa meningkatkan kebersamaan dan kemanunggalan rakyat dengan jajaran TNI sehingga tercipta masyarakat demi untuk membangun Negeri. Kemudian beliau juga memaparkan untuk pelaksanaan TMMD ke 113 tahun 2022 ada empat pembangunan fisik yang dilaksanakan di dua Desa yakni Desa Semunai dan Desa Muara Basung. Dengan pelaksanaan TMMD ini diharapkan bisa peningkatan kualitas hidup dimasyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih maju sejahtera dan mandiri.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
