Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Seroja Awards || (06/06/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Undangan Seroja Awards
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (6 Juni 2022) bertempat di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai mengadakan sebuah acara betajuk SEROJA Award 2022 kepada Pengguna Jasa (stakeholder) yang dinilai layak untuk menerima penghargaan. Seroja Award merupakan bentuk apresiasi kepada para pengguna jasa KPKNL Dumai atas Sinerji dan kerjasama untuk kinerja. Dalam kegiatan ini Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A dan didampingi Sekretaris Azimul, S.H dan Operator Simak BMN turut menghadiri perhelatan tersebut, Sesuai surat undangan KPKNL Dumai Nomor tanggal 30 Mei 2022.
Seroja merupakan motto KPKNL Dumai yang artinya Semangat, Enerjik, Ramah, Optimis, Jujur dan Amanah. Filosofi Bunga Seroja adalah meskipun hidup di lumpur tetapi tetap berjuang menembus permukaan air dan menunjukkan karena yang indah yaitu bunga yang dapat dinikmati orang, sesuai pernyataan dari Kepala KPKNL Dumai Bapak Muh Hasbi Hanis pada sambutannya. Kepala KPKNL Dumai menyampaikan bahwa kegiatan BMN Awards sebagai bentuk penghargaan kepada Satker dalam melakukan pengelolaan BMN. Diharapkan para satker yang meraih Seroja Awards ini dapat menjadi contoh dan motivasi tersendiri bagi satker-satker lain di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
