Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Virtual || (09/06/2022)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Virtual
BENGKALIS | www.pa-bengkalis.go.id
Kamis, 9 Juni 2022 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bengkalis, menindaklanjuti surat nomor : 2759/DjA.2/PP.00/6/2022 oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Panitera Muda Pengadilan Agama Bengkalis, Jurusita Pengganti dan CPNS Pengadilan Agama Bengkalis menghadiri Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang di selenggarakan oleh Ditjen Badilag Badilag Mahkamah Agung RI yang di mulai pada pukul 08.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB melalui Zoom Meeting.
Bimtek yang bertemakan “Teknik mengkonstatir, mengkualisifir dan mengkonstituir perkara yang tepat dan benar”, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, di lanjutkan dengan sambutan dan pembinaan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Oleh Bapak Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., kemudian penyampaian materi “Teknik mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir perkara yang tepat dan benar” oleh Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., dan ditutup oleh Bapak Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Bimtek diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama.
Penyampaian materi dilakukan dengan begitu menarik dan terlihat antusias dari seluruh peserta bimtek yang hadir. Bimtek berjalan dengan lancar dan di akhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Dengan adanya bimtek ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
