Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Sosialisasi dan Simulasi Ujian Hafalan Alquran dan Praktek Penguasaan IT Pada Fit and Proper Test Virtual Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama || (27/06/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Sosialisasi dan Simulasi Ujian Hafalan Alquran dan Praktek Penguasaan IT Pada Fit and Proper Test Virtual Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Agama Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin, 27 Juni 2022 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bengkalis, menindaklanjuti undangan nomor : 3027/DJA/KP.04.6/6/2022 oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dan Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis ikuti sosialisasi dan simulasi ujian hafalan Alquran dan praktek IT pada fit and proper test virtual yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam rangkan penyelenggaraan Profile Assessment dan Fit and Proper Test Secara Virtual bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA, Kelas IB dan Kelas IB Tahun 2022, dengan tema “Melalui Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Secara Virtual, Kita Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Menuju Peradilan Agama Modern Berkelas Dunia”.
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A menjadi salah satu peserta Profile Assessment dan Fit and Proper Test bagi calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB tahun 2022. Keluarga besar Pengadilan Agama Bengkalis memberikan dukungan dan do’a kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, semoga bisa mengikuti seleksi dengan lancar dan sukses. Amiin ya rabbal alamin.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
