Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan Rekrutmen Calon Penyuluh Agama Islam ( DA’I) Se Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 || (27/06/2022)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pembukaan Rekrutmen Calon Penyuluh Agama Islam ( DA’I) Se Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Senin, (27/06/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini diwakilkan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Azimul, S.H menghadiri Pembukaan rekrutmen seleksi calon penyuluh Agama Islam (DA’i) se kabupaten Bengkalis. Acara ini diadakan oleh Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan diaula kampus STAIN Bengkalis . Dalam acara ini turut hadir Bupati Bengkalis, Kasmarni.S.S.o.s.,MMP yang didampingi Sekda Kabupaten Bengkalis, H Bustamy Hy dan Forkopimda kabupaten, pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis dan para undangan lainnya.
Dalam Acara ini Bupati Bengkalis menyampaikan sambutannya penerimaan calon penggiat/penyuluh agama islam (Da’i) Desa dan Kelurahan serta Kecamatan ini merupakan wujud implementasi dari salah satu program unggulan kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui kegiatan “Pembinaan Ummat, Satu Desa Satu Penyuluh Keagamaan” yang telah di tuangkan dalam program bantuan keuangan satu milyar satu kecamatan, satu desa dan satu kelurahan, guna mendorong serta mempercepat keberhasilan pembangunan, demi terwujudnya visi kabupaten bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera.
Kami sangat memahami bahwa dalam membangun daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memang memiliki peran strategis sebagai enterpreneur, koordinator, fasilitator dan simulator agar tercapainya cita-cita pembangunan, namun, peran tersebut, tidak bisa kami lakukan sendiri, tanpa adanya dukungan berbagai komponen masyarakat yang ada diseluruh penjuru kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
