Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Ramah Tamah Bersama Kejati Riau || (12/07/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Acara Ramah Tamah Bersama Kejati Riau
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Kamis (28 Juli 2022 ) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini diwakilkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I menghadiri undangan Bupati Bengkalis dalam rangka acara ramah tamah bersama Kejati Riau Jaja Subagja yang dilaksanakan di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis. Dalam Acara ini turut hadir Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.os.,MMP dan Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Sentoso. MP dan Fokopimda Kabupaten Bengkalis serta Pejabat dilingkungan Kabupeten Bengkalis.
Dalam sambutan Bupati Bengkalis, Kasmarni mengucapkan selamat datang dan penghargaan yang tinggi Kajati Riau atas kunjungan ini, Semoga silaturahmi tetap terjalin dalam meningkatkan sinergitas, kerjasama dan kekompakan antara Korp Adhiyaksa bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal pendampingan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum, guna mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera.
Semoga selama pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis selama ini, alhamdulillah, kami telah dapat membangun sinergi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan seluruh unsur forkopimda dan instansi vertikal yang ada, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan sebagaimana yang telah kami cita-citakan.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
