Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Apel Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke-65|| (09/08/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Apel Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke-65
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (09/08/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A mengikuti Apel Peringatan hari Jadi Provinsi Riau yang ke -65. Apel dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bengkalis yang dipimpin oleh Bupati Bengkalis H Bagus Sentoso, MP yang dihadiri Sekretaris Daerah H. Bustami HY, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis,Yona Lamerossa Ketaren, Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijaymiko, Dandim 0303 Bengkalis Endik Yunia dan Pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutan Gubernur Provinsi Riau H Syamsuar yang disampaikan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengatakan, peringatan Hari Jadi ini, menjadi bukti perjalanan Provinsi Riau yang telah mencapai usia ke-65 tahun. Kita semua dapat menyaksikan Puncak Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau tahun 2022 ini dengan suasana yang semarak, sembari mengenang kembali jalinan sejarah berdirinya Provinsi Riau sarat dengan nilai-nilai moral dipersembahkan secara tulus oleh Tokoh-tokoh Pemuda, Pejuang maupun masyarakat Riau yang telah berjasa mendirikan Provinsi Riau pada masanya.
Provinsi Riau menjadi salah satu pusat perekonomian di pulau Sumatera. Pesatnya pembangunan di Provinsi Riau telah kita rasakan bersama. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, sebesar 4,88 % pada Triwulan II tahun 2022. Untuk realisasi investasi, Provinsi Riau berhasil meraih Peringkat ke 5 (lima) Nasional dengan nilai investasi pada tahun 2021 sebesarRp. 53,02 Triliun.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
