Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sempena HUT-RI(18/08/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sempena HUT-RI
Selasa, 16 Agustus 2022 Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr Hasan Nul Hakim, S.H.,M.A mengikuti apel kehormatan dan renungan suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kesuma Kesatria. Dalam Apel tersebut yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Endik Yunia Hermanto, Kajari Bengkalis Rachmad Budiman, Sekretaris Daerah H.Bustami.HY, Wakapolres Kompol Irnanda Oktora, Ketua PN diwakili Hulluwan Hakim dan Pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutan upacara Wakil Bupati menyampaikan kehadiran kita semua untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah bersemayam di makam ini,” ucap Bagus Santoso sembari membacakan naskah sumpah setia dan penghormatan kepada para pahlawan, yang telah gugur dalam membela bangsa dan negara. Diakhir upacara Wabup Bagus Santoso juga berpesan acara seperti Ini sangat berguna bagi kita, khususnya generasi muda, agar manyadari betul arti dari perjuangan kemerdekaan yang dilakukan para pendahulu, yang telah berhasil dalam mempertahankan bangsa Indonesia, kita juga tidak boleh melupakan tugas kita, dalam menjaga keutuhan NKRI.
Kemudian beliau mengajak kepada semua yang hadir untuk mendoakan semoga arwah para pahlawan diberikan tempat yang paling baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mengenang jasa jasa mereka yang telah berjuang buat negeri ini.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
