Pengadilan Agama Bengkalis Adakan Sosialisasi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Persiapan Desk Evaluasi ZI Tahun 2022 || (02/09/2022)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Adakan Sosialisasi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Persiapan Desk Evaluasi ZI Tahun 2022
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Jumat (02/09/2022) bertempat di Ruang Rapat Umar bin Khattab Lt.2 Kantor Pengadilan Agama Bengkalis, pada pukul 09.30 WIB. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memimpin rapat yang beragendakan sosialisasi surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2056/SEK/OT.01.1/8/2022 tentang persiapan Desk Evaluasi Tahun 2022 bagi satker yang di usulkan untuk meraih predikat WBK.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan mendukung keberhasilan dalam meraih WBK, Pengadilan Agama Bengkalis melaksanakan sosialisasi terkait surat SEKMA tersebut, adapun pemaparan dari surat tersebut adalah :
1. Persiapan pelaksanaan yang di lakukan secara virtual yang memiliki beberapa kententuan;
2. Penjelasan durasi waktu untuk menyampaikan materi dan diskusi atau tanya jawab;
3. Ketentuan paparan materi meliputi : Introduction, capaian kerja unit organisasi, penjelasan singkat mengenai isu strategis terkait permasalahan integritas, kinerja, dan pelayanan publik, progres reform, sasaran dalam setiap area perubahan;
.4. Pemaparan contoh model pertanyaan, tanggapan dan rekomendasi dari evaluator Kementerian PANRB;
Dengan adanya sosialisasi ini semoga dapat menambah wawasan dan semangat bagi Pengadilan Agama Bengkalis untuk berjuang meraih predikat WBK dan berhasil mendapatkan predikat WBK di tahun ini. Amiin ya rabbal alamin.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
