Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pemberian Bonus Atlet Prestasi (02/01/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Pemberian Bonus Atlet Prestasi
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Jum’at (31/12/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dalam hal ini diwakilkan wakil ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I menghadiri Pemberian Bonus Atlet Prestasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan diPendopo Wisma Sri Mahkota. Dalam Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Sentoso, MP dan Forkopimda kabupaten Bengkalis dan pejabat dilingkungan Kabupaten Bengkalis.
Acara di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian di buka dengan penampilan pencak silat dari Perguruan bela diri Indonesia tapak suci Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan. Kemudian Wakil Bupati Bengkalis memberikan ucapan selamat dan tahniah kepada para atlet, pelatih, kontingen dan pengkab yang telah meraih prestasi gemilang pada Porprov X di Kuantan Singingi yang lalu.
kami merasa bangga dan bahagia berada di tengah-tengah para pahlawan olahraga yang telah begitu besar perjuangannya, berjibaku tak kenal lelah, memiliki semangat juang yang tinggi, berteteskan keringat, demi medali, demi mengharumkan nama daerah. Mudah-mudahan dengan keberhasilan ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi para atlet di Kabupaten Bengkalis, dan terus membawa nama baik Kabupaten Bengkalis untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih, dan terus tingkatkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi,
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
