Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Dialog Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA) || (18/01/2023)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Dialog Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA)
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa (17 Januari 2023), Bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I., dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, mengikuti Dialog Mahkamah Agung RI (MA-RI) dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA) melalui aplikasi zoom meeting yang dimulai pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai.
Kegiatan ini merupakan kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA)yang memiliki fokus kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil layanan dalam dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Pengadilan Agama dan Umum terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, pengesahan pernikahan, sengketa yang melibatkan hak asuh dan pemeliharaan anak, serta masalah hukum keluarga atau masalah anak lainnya.
Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan kunjungan kerja, Kemudian dilanjutkan dengan sesi Representasi beserta Diskusi dan Tanya Jawab tentang strategi bagaimana meningkatkan peran kepemimpinan hakim Perempuan di Pengadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
