Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Senam Bersama yang Digelar Oleh Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis || (27/01/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Senam Bersama yang Digelar Oleh Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Jumat (27 Januari 2023), bertempat di Lapangan Makodim 0303/Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I mengikuti kegiatan senam bersama TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang digelar oleh Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, Kasdim 0303 Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kapolres Bengkalis AKPB Setyo Bimo Anggoro, Ketua Kejaksaan diwakili Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis Isnan Ferdian, Kalapas ll A Bengkalis Muhammad Lukman Ambe dan seluruh tamu undangan lainnya.
Kegiatan dimulai dengan berdoa bersama, dilanjutkan dengan senam bersama. Kegiatan senam bersama ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, keharmonisan dan solidaritas serta menjaga tali silaturahmi dengan baik antar instansi.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I menyampaikan bahwa kegiatan senam bersama ini perlu dilakukan, karena selain menjaga stamina tubuh, juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar lembaga dan instansi dalam membangun Kabupaten Bengkalis.
*** (Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
