Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana Secara Elektronik || (20/02/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana Secara Elektronik
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Senin (20/02/2023) Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bengkalis, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., mengikuti sosialisasi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik melalui zoom meeting pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, berdasarkan surat undangan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 437/SEK/HM.01.1/2/2023 tanggal 17 Februari 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan persidangan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
Sosialisasi dibuka dengan sambutan dan pembukaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik oleh Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
*** (Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
