Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional || (17/05/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (17 Mei 2023) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I dalam hal ini diwakilkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Wira Utama, S.H.I mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang diadakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Upacara dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bengkalis.
"Jangan pernah berhenti untuk memaksimalkan potensi yang ada, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mengingat, masyarakat saat ini, menaruh harapan besar terhadap pelayanan yang baik, efisien, jujur, cepat, mudah, murah dan berwibawa. Semua itu, tentunya dapat kita realisasikan, manakala kita sebagai aparatur, mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tentunya”, tutur Pembina Upacara dalam amanatnya.
Melalui momentum Upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut beliau juga mengajak seluruh peserta upacara untuk memperbaharui semangat kerja, dedikasi dan tanggung jawab masing masing sebagai abdi negara serta abdi masyarakat, karena ASN, TNI dan Polri harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan loyalitas, kemampuan dan kapasitas pribadi disertai evaluasi diri untuk menghasilkan pengabdian yang lebih baik lagi untuk masyarakat Negeri Junjungan ini.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
