Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Diskusi Hukum Zona II Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru || (13/07/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Hadiri Diskusi Hukum Zona II Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, 12 Juli 2023 - Pengadilan Agama Bengkalis menghadiri acara Diskusi Hukum Zona II yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Acara ini di hadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D,S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Rhezza Pahlawi, S.Sy, dan Mufti Arifudin, S.Sy, serta Panitera Muda, Zetti Aqmy, S.Ag, dan Yushadeni, S.H.I, L.L.M. yang di selenggarakan di Pengadilan Agama Dumai.
Pengadilan Agama Bengkalis hadir dalam diskusi ini sebagai satker dari Zona II, yang meliputi Pengadilan Agama Dumai, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Bengkalis, dan Pengadilan Agama Selatpanjang, bergabung dalam zona ini untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan pendapat mengenai berbagai isu hukum yang dihadapi dalam praktik peradilan agama.
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D,S.H.I, menyatakan pentingnya partisipasi aktif dalam forum-forum seperti ini untuk memperkuat sistem peradilan agama. Ia mengharapkan diskusi ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum agama yang relevan. Diskusi Hukum Zona II di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang berlangsung, diharapkan menghasilkan rekomendasi dan pemikiran yang dapat memajukan bidang peradilan agama di wilayah Zona II.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
