Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama Via Zoom Meeting || (23/12/2020)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Mengikuti Sosialisasi Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama Via Zoom Meeting
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Rabu (23/12/2020) Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Bengkalis Zuhrini, S.Si.,SE.Sy bersama Staff IT dan Operator Website mengikuti sosialisasi sitem integrasi penilaian website peradilan agama yang dilaksanakan oleh PTA Pekanbaru dengan pemateri yaitu Syarif Hidayatullah, S.T.
Terhitung ada 17 peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain adalah seluruh seluruh satuan kerja yang berada diwilayah hukum PTA Pekanbaru. Berdasarkan kegiatan yang berlangsung kurang lebih 30 menit ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadi poin penting yaitu :
- Penilaian Website sudah terintegrasi dengan aplikasi Simtalak.badilag.net
- Penambahan beberapa menu baru yang wajib tercantum didalam website resmi Pengadilan
- Terdapat batas waktu untuk penginputan link website ke dalam aplikasi simtalak hingga 4 Januari 2020. Jadi, sebelum tanggal tersebut, semua link atau data sudah terinput karena bila melebihi batasan waktu. Maka data sudah tidak bisa diinput lagi.
Sosialisasi kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pengisian daftar hadir. Bagi yang membutuhkan manual book untuk penginputan data ke sistem Simtalak bisa unduh disini.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
