Pengadilan Agama Bengkalis Gelar Monev Capaian Kinerja Bulan April 2023 untuk Tingkatkan Pelayanan || (11/05/2023)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Gelar Monev Capaian Kinerja Bulan April 2023 untuk Tingkatkan Pelayanan
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Pengadilan Agama Bengkalis baru saja menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengevaluasi capaian kinerja selama bulan April tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 Mei 2023, pukul 08.30 WIB di ruang aula Pengadilan Agama Bengkalis dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., Panitera, Wira Utama S.H.I, para Hakim, seluruh Panmud dan Kasubbag serta Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis.
Pada kegiatan Monev tersebut, dibahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja selama bulan April, seperti keadaan perkara, penyerapan anggaran, dan peningkatan kinerja pada pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan solusi untuk meningkatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkalis.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., menyatakan pentingnya kerja sama tim dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bengkalis. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Diharapkan kegiatan Monev capaian kinerja bulan April tahun 2023 ini dapat memberikan hasil yang positif dan efektif untuk meningkatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkalis.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
